viagra kaufen order viagra kamagra uk net priligy dapoxetin kosten kaufen levitra generika 20mg 500mg amoxil levitra cost does propecia work generic levitra cheap viagra online from india buy tadalafil citrate liquid cialis side effects how much does propecia cost uk generic doxycycline günstig kaufen cialis kamagra 100mg oral jelly finasterid nebenwirkungen valtrex no prescription priligy dapoxetin kosten
medicament a base de baclofene kamagra pas cher acheter acheter cialis en france priligy générique dapoxetine levitra prix pharmacie viagra générique canada
cialis genérico en méxico vardenafil generico españa xenical precio ecuador comprar viagra online contrareembolso comprar dapoxetina en argentina finasteride comprar online

Kalender Event

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Event Terbaru

PENDIDIKAN AHLI PERPAJAKAN SERTIFIKASI A & B
20 Apr 2014
SEKRETARIAT IKPI CABANG SURABAYA PERTOKOAN MANGGA DUA BLOK B2-7 JL. JAGIR WONOKROMO 100
(031) 8495104
Diklat Brevet "C" Eksekutif Unggulan 2014
03 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Diklat Ahli Kepabeanan Eksekutif Unggulan 2014 Angkatan Ke 2
10 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Peraturan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.6/1993

Ditetapkan tanggal 10 June 1993
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-32/PJ.6/1993
TENTANG
TINDAK LANJUT LARANGAN PENERBITAN GIRIK, KEKITIR, PETUK D, KETERANGAN OBYEK PAJAK (KP. PBB.41)
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993
perihal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1.	Para Kepala Kantor Pelayanan PBB tidak dibenarkan lagi memberikan pelayanan yang berhubungan
	dengan sebagaimana dimaksud pada pokok surat yang meliputi :
	a.	pembuatan salinan girik karena hilang, rusak, mutasi, pembetulan luas tanah;
	b.	pemberian keterangan atau riwayat tanah untuk kepentingan pembuatan sertifikat, IMB,
	c.	pencatatan pada Buku c dalam rangka pembebasan tanah, atas permintaan Bank atau
		BUPN karena girik/daftar keterangan tanah sedang dijaminkan oleh Wajib Pajak;
	d.	legalisasi fotocopy girik, surat keterangan/riwayat tanah;
	e.	pengukuran ulang, penunjukan lokasi, dan hal-hal lain yang dikaitkan dengan penentuan
		status hukum/hak atas tanah.
	Dalam hal masyarakat memerlukan pelayanan yang berhubungan dengan penentuan status hukum/
	hak atas tanah disarankan agar menghubungi Kantor Pertanahan setempat, sesuai dengan
	ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tanggal
	1 Agustus 1962, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970
	juncto Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg. 34.K/Sip/1960 tanggal 10 Pebruari 1960.

2.	Dalam hal memenuhi panggilan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun instansi
	Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan masalah girik, agar tetap berpedoman kepada : Instruksi
	Menteri Keuangan RI Nomor : 05/IMK.01/ 1978 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
	SE-21/PJ.7/1991 tanggal 26 September 1991.

3.	Kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya berada di eks daerah lama (Jawa, Bali
	Lombok, Sumbawa, Sulawesi Selatan) diminta untuk segera :
	a.	Menghubungi Kantor-Kantor Pertanahan setempat untuk menyerahkan Buku C dengan
		catatan bahwa Buku C yang akan diserahkan, terlebih dahulu diteliti dan ditutup dengan
		garis merah, diberi tanggal, dan diparaf pada setiap halaman oleh Kepala Seksi Pendataan
		dan Penilaian atau Kepala Seksi Penetapan (contoh lampiran I).
		Penyerahan Buku C tersebut agar disaksikan oleh Pemerintah Daerah Tk.II dalam hal ini
		Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum, serta dihadiri oleh instansi terkait lainnya seperti
		Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bakorstranasda
		Serah terima tersebut agar dilengkapi dengan Berita Acara sebagaimana contoh lampiran II.
	b.	Menyebarluaskan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1993 tanggal 2
		7 Maret 1993 kepada instansi terkait dan masyarakat. Dengan ini ditegaskan bahwa seluruh
		aturan yang bertentangan dengan surat edaran tersebut seperti surat edaran Nomor : SE-14/
		PJ.7/1988 tanggal 2 Mei 1988 dan Nomor : SE-26/PJ.6/1988 tanggal 3 April 1988, dinyatakan
		tidak berlaku lagi.
	c.	Menyurati Kantor Pertanahan setempat dan para Notaris/PPAT yang intinya agar tidak
		menggunakan girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak atau alas hukum dalam
		peralihan hak atas tanah. Disamping itu bersama-sama dengan Kantor Pertanahan setempat
		melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwa dalam rangka penerbitan
		sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah, tidak diperlukan lagi girik/kekitir/petuk D/daftar
		keterangan obyek pajak (KP.PBB.41)

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
		ttd.
Drs. KARSONO SURJOWIBOWO




Peraturan Terkait