viagra kaufen order viagra kamagra uk net priligy dapoxetin kosten kaufen levitra generika 20mg 500mg amoxil levitra cost does propecia work generic levitra cheap viagra online from india buy tadalafil citrate liquid cialis side effects how much does propecia cost uk generic doxycycline günstig kaufen cialis kamagra 100mg oral jelly finasterid nebenwirkungen valtrex no prescription priligy dapoxetin kosten
medicament a base de baclofene kamagra pas cher acheter acheter cialis en france priligy générique dapoxetine levitra prix pharmacie viagra générique canada
cialis genérico en méxico vardenafil generico españa xenical precio ecuador comprar viagra online contrareembolso comprar dapoxetina en argentina finasteride comprar online

Kalender Event

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Event Terbaru

PENDIDIKAN AHLI PERPAJAKAN SERTIFIKASI A & B
18 Apr 2014
SEKRETARIAT IKPI CABANG SURABAYA PERTOKOAN MANGGA DUA BLOK B2-7 JL. JAGIR WONOKROMO 100
(031) 8495104
Diklat Brevet "C" Eksekutif Unggulan 2014
03 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Diklat Ahli Kepabeanan Eksekutif Unggulan 2014 Angkatan Ke 2
10 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Peraturan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996

Ditetapkan tanggal 01 April 1996
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 232/KMK.05/1996
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
			MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang	:
bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang
perlu mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan
Pajak dalam rangka impor dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat	:

1.	Indische Comptabiliteits Wet (staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah
	terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	1968 Nomor 53);

2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
	9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

3.	Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263),
	sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3567);

4.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
	61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);

5.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

6.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

7.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik
	Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

8.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank
	sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.

						Pasal 1

Pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor
yang terutang kepada negara, disetor ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean atau
pada PT. (Persero) Pos Indonesia khusus untuk barang-barang kiriman pos.

						Pasal 2

(1)	Tata cara pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak dalam rangka
	impor melalui Bank Devisa Persepsi, berlaku sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

(2)	Tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, bunga, dan Pajak
	dalam rangka impor melalui Kantor Pabean, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

(3)	Tata cara Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan pajak dalam rangka
	impor melalui PT. (Persero) Pos Indonesia, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

						Pasal 3

(1)	Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga menggunakan formulir Surat
	Setoran Bea Cukai (SSBC) yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan
	Cukai.

(2)	Pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, atau PPh Pasal 22) dalam rangka impor menggunakan
	formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal
	Pajak.

						Pasal 4

Pada waktu menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam
rangka impor, Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, dan PT. (Persero) Pos Indonesia wajib :

a.	Meneliti kebenaran penghitungan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak
	dalam rangka impor, dan

b.	Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian SSBC dan SSP.

						Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan
Direksi Bank Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas
masing-masing.

						Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan
penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang
bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

						Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Keputusan ini dengan menempatkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 1 April 1996

MENTERI KEUANGAN,
	ttd
MAR`IE MUHAMMAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN I
								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
								NOMOR	:	232/KMK.05/1996
								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA
	           ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
			        MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI

1.	Bagi Importir atau Wajib Bayar

	1.1.	Mengisi formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Impor Barang
		Khusus (PIBK) secara lengkap dan benar.

	1.2.	Menerima Nota Pembetulan, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea
		Masuk (SPKPBM) dari Kantor Pabean.

	1.3.	Mengisi formulir SSBC dan SSP.

		1.3.1.	Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga
			menggunakan formulir SSBC dalam rangkap 4 (empat).

			Untuk pembayaran setiap jenis pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda
			Administrasi, atau Bunga per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menggunakan
			satu formulir SSBC masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

		1.3.2.	Pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22) dalam rangka impor
			menggunakan SSP dalam rangkap 5 (lima).

			Untuk pembayaran setiap jenis Pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
			menggunakan satu formulir SSP masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

	1.4.	Menghubungi Bank Devisa Persepsi.

		1.4.1.	Pembayaran dilakukan pada Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah
			kerja dengan Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean, kecuali
			Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan lain.

		1.4.2.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, SPKPBM, dan SSBC serta SSP diserahkan
			kepada Bank Devisa Persepsi untuk pelunasan Bea Masuk, Cukai, Denda
			Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor.

		1.4.3.	Apabila SSBC dan SSP telah diisi secara lengkap dan benar maka Importir
			atau Wajib Bayar menyerahkan uang pembayaran yang jumlahnya sama
			dengan jumlah nominal yang tercantum pada SSBC dan SSP bersangkutan.

		1.4.4.	Apabila SSBC dan SSP belum diisi secara lengkap dan benar, Importir atau
			Wajib Bayar menerima kembali dokumen tersebut dari Bank Devisa Persepsi
			untuk dilengkapi dan dibetulkan, kemudian diserahkan kembali beserta uang
			pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.3.

	1.5.	Menerima kembali dokumen dari Bank Devisa Persepsi berupa :

		a.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM, dan dokumen pelengkap
			pabean lainnya;

		b.	SSBC lembar ke-1 dan ke-3;

		c.	SSP lembar ke-1, ke-3, dan ke-5.

		SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 diterima oleh Importir atau Wajib Bayar dalam
		amplop tertutup untuk disampaikan kepada Kantor Pabean.

	1.6.	Menyerahkan PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC serta SSP kepada Kantor
		Pabean.

		PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC serta SSP sebagaimana dimaksud dalam
		butir 1.5. diserahkan kepada Kantor Pabean yang bersangkutan untuk dilakukan
		pemeriksaan dokumen dan/atau pengurusan pengeluaran barang.

2.	Bagi Bank Devisa Persepsi.

	2.1.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, SPKPBM, dan SSBC serta SSP dari Importir
		atau Wajib Bayar.

	2.2.	Meneliti kebenaran penghitungan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak
		dalam rangka impor, dalam PIB atau PIBK, dan SSBC serta SSP.

		2.2.1.	Untuk SSBC, penelitian terutama mengenai :

			a.	Jumlah uang yang akan dibayar sesuai PIB, PIBK, Nota Pembetulan,
				atau SPKPBM dari Kantor Pabean;

			b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

			c.	Jenis Penerimaan (Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau
				Bunga);

			d.	Dokumen dasar (Nomor dan Tanggal PIB, PIBK, Nota Pembetulan,
				atau SPKPBM);

			e.	Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.

		2.2.2.	Untuk SSP, penelitian terutama mengenai :

			a.	Jumlah uang yang akan dibayar sesuai PIB, PIBK, Nota Pembetulan,
				atau SPKPBM dari Kantor Pabean;

			b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

			c.	Jenis Penerimaan Pajak;

			d.	Kode Setoran.

		2.2.3.	Untuk SSBC dan SSP dengan dokumen dasar pembayaran SPKPBM, selain
			mencocokkan jumlah yang dibayar yang tercantum dalam SSBC dan SSP
			dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SPKPBM, juga meneliti apakah
			pembayaran yang dilakukan harus dikenakan bunga 2% (dua persen) tiap bulan
			atau tidak.

	2.3.	Menerima Uang Pembayaran.

		2.3.1.	Apabila SSBC dan SSP telah diisi secara lengkap dan benar, Bank Devisa
			Persepsi menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah
			nominal yang tercantum pada SSBC dan SSP bersangkutan.

		2.3.2.	Apabila SSBC dan SSP belum diisi secara lengkap dan benar, dokumen
			tersebut dikembalikan kepada Importir atau Wajib Bayar untuk dilengkapi dan
			dibetulkan sebagaimana mestinya, kemudian menerima kembali dokumen
			tersebut beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1.

	2.4.	Membubuhkan tanda terima pada SSBC dan SSP berupa :

		a.	Tanggap penerimaan pembayaran, yaitu tanggal penerimaan uang atau tanggal
			kliring jika Importir atau Wajib Bayar membayar dengan uang giral;

		b.	Nama dan tandatangan petugas penerima pembayaran;

		c.	Cap Bank yang bersangkutan;

		d.	Cap Tanggal Pelunasan pada PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM.

	2.5.	Menyerahkan kembali kepada Importir atau Wajib Bayar :

		a.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM, dan dokumen pelengkap pabean
			lainnya;

		b.	SSBC lembar ke-1 dan ke-3;

		c.	SSP lembar ke-1, ke-3 dan ke-5.

		SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 dimasukkan ke dalam amplop tertutup untuk
		disampaikan kepada Kantor Pabean.

	2.6.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		2.6.1.	Bank Devisa Persepsi mendistribusikan SSBC sebagai berikut :

			-	Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang;

			-	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			-	Lembar ke-3 untuk Pembayar;

			-	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi yang bersangkutan.

		2.6.2.	Bank Devisa Persepsi mendistribusikan SSP sebagai berikut :

			-	Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;

			-	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			-	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Wajib Pajak;

			-	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi yang bersangkutan;

			-	Lembar ke-5 untuk Kantor Pabean.

	2.7.	Menjawab permintaan konfirmasi.

		Bank Devisa Persepsi diwajibkan menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu
		pembayaran atau penyetoran apabila ada permintaan dari Kantor Pabean atau Kantor
		Pelayanan Pajak (KPP).

3.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

	3.1.	Menerima SSBC lembar ke-2 dan SSP lembar ke-2 dari Bank Devisa Persepsi.

	3.2.	Mengirim SSP lembar ke-2 kepada KPP.

	3.3.	Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu setoran apabila ada permintaan dari
		Kantor Pabean atau KPP.

4.	Bagi Kantor Pabean

	4.1.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC dan SSP dari Importir atau Wajib
		Bayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.5. dan 1.6.

	4.2.	Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian PIB dan PIBK dan mencocokkan jumlah
		pembayaran yang tercantum dalam SSBC dan SSP dengan jumlah Bea Masuk, Cukai,
		Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar.
		Untuk pembayaran dengan dokumen dasar Nota Pembetulan, mencocokkan jumlah
		yang dibayar yang tercantum dalam SSBC dan SSP dengan jumlah nominal yang
		tercantum dalam Nota Pembetulan.

	4.3.	Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor termasuk data SSBC, setiap hari
		ditatausahakan sesuai petunjuk yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

	4.4.	Meneliti SSBC.

		4.4.1.	Kantor Pabean dapat meminta konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau
			penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam
			rangka impor kepada Bank Devisa Persepsi atau KPKN.

		4.4.2.	Meneliti SSBC lembar ke-1 yang diterima dari Bank Devisa Persepsi.

MENTERI KEUANGAN
	ttd
MAR`IE MUHAMMAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN II
								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
								NOMOR	:	232/KMK.05/1996
								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

	TATA CARA PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA,
	            DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR MELALUI KANTOR PABEAN

1.	Bagi Importir atau Wajib Bayar

	1.1.	Mengisi formulir PIB atau PIBK secara lengkap dan benar.

	1.2.	Menerima Nota Pembetulan atau SPKPBM dari Kantor Pabean.

	1.3.	Menghubungi Kantor Pabean.

		1.3.1.	Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban
			pabean.

		1.3.2.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM diserahkan kepada Kantor
			Pabean guna pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan
			Pajak dalam rangka impor.

	1.4.	Menyerahkan uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan
		Pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean.
		Importir atau Wajib Bayar menyerahkan uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda
		Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan
		jumlah nominal yang tercantum dalam PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM
		kepada Kantor Pabean.

	1.5.	Menerima Bukti Pembayaran dari Kantor Pabean.

		Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam
		rangka impor, menerima bukti pembayaran sebagai berikut :

		a.	Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga yang
			bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

		b.	Bukti Pembayaran Pajak atas Impor, yang bentuk dan isinya ditentukan oleh
			Direktur Jenderal Pajak.
2.	Bagi Kantor Pabean

	2.1.	Kantor Pabean berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan dan
		menatausahakan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam
		rangka impor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	2.2.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM yang diajukan oleh Importir atau
		Wajib Bayar.

	2.3.	Menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak
		dalam rangka impor dari Importir atau Wajib Bayar.

		2.3.1.	Kantor Pabean menerima uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda
			Administrasi, Bunga, dan Pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal
			yang tercantum dalam PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM.
			Untuk pembayaran dengan dokumen  dasar SPKPBM disamping meneliti
			kebenaran jumlah setoran, juga meneliti apakah atas setoran  tersebut harus
			dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau tidak.

		2.3.2.	Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak
			dalam rangka impor diberikan bukti sebagai berikut :

			a.	Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau
				Bunga.

			b.	Bukti Pembayaran Pajak atas impor.

	2.4.	Menyetorkan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka
		impor ke Kas Negara.

		2.4.1.	Kantor Pabean menyetorkan seluruh penerimaan Bea Masuk, Cukai, Denda
			Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor ke Kas Negara melalui
			Bank Devisa Persepsi.

		2.4.2.	Apabila pada lokasi/kota di Kantor Pabean berada tidak terdapat Bank Devisa
			Persepsi maka penyetoran dapat dilakukan pada Kantor PT. (Persero) Pos
			Indonesia.

	2.5.	Penyetoran sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. dilakukan setiap hari dengan
		ketentuan :

		2.5.1.	Seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan selambat-lambatnya pada
			hari kerja berikutnya.

		2.5.2.	Untuk penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga
			digunakan formulir SSBC dalam rangkap 4 (empat).
			Untuk penyetoran setiap jenis pungutan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
			menggunakan satu formulir SSBC, masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

		2.5.3.	Untuk PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 digunakan formulir SSP rangkap 5
			(lima).
			Untuk penyetoran setiap jenis pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP)
			menggunakan satu formulir SSP, masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

		2.5.4.	Pengisian formulir SSBC dan SSP dilakukan secara lengkap dan benar sesuai
			petunjuk pengisiannya.

		2.5.5.	Formulir sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4. diserahkan kepada Bank
			Devisa Persepsi atau Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia beserta uang setoran
			yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum pada SSBC dan
			SSP bersangkutan.

	2.6.	Menerima bukti penyetoran.

		Kantor Pabean menerima kembali SSBC lembar ke-1 dan ke-3 serta SSP lembar ke-1,
		ke-3 dan ke-5 yang telah dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank Devisa Persepsi.

	2.7.	Menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

		2.7.1.	Atas pemungutan dan penyetoran Pajak dalam rangka impor ke Rekening Kas
			Negara, Kantor Pabean menyampaikan pemberitahuan kepada KPP di tempat
			kedudukan Kantor Pabean.

		2.7.2.	Pemberitahuan dimaksud menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak
			dalam rangka Impor yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dilampiri SSP
			lembar ke-3 yang diterima dari Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos
			Indonesia dan dokumen lainnya yang tersebut pada Surat Pemberitahuan itu.

		2.7.3.	Penyampaian pemberitahuan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea
			dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun
			sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

3.	Bagi Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia

	3.1.	Menerima setoran pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan
		Pajak dalam rangka impor dari Kantor Pabean, dengan formulir penyetoran sebagai
		berikut :

		a.	Untuk penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga
			menggunakan formulir SSBC;

		b.	Untuk penyetoran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22) menggunakan
			formulir SSP.

	3.2.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		3.2.1.	Untuk formulir SSBC sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1, ke-3 untuk Penyetor (Kantor Pabean);

			b.	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			c.	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos
				Indonesia.

		3.2.2.	Untuk formulir SSP sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1, dan ke-5 untuk Penyetor (Kantor Pabean);

			b.	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Penyetor (Kantor Pabean);

			d.	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos
				Indonesia.

4.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

	Kewajiban bagi KPKN, dalam Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai,
	Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh Kantor Pabean,
	berpedoman pada Lampiran I Keputusan ini.

MENTERI KEUANGAN
	ttd
MAR`IE MUHAMMAD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN III
								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
								NOMOR	:	232/KMK.05/1996
								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

		TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA
			ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
				MELALUI PT. (PERSERO) POS 	INDONESIA

1.	Bagi Importir atau penerima kiriman pabean

	1.1.	Menerima Penetapan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).

		1.1.1.	Atas kiriman pabean (impor barang melalui PT. (Persero) Pos Indonesia),
			penerima kiriman pabean menerima PPKP yang dibuat/ditetapkan oleh Kantor
			Pabean.

		1.1.2.	Pada PPKP dicantumkan penetapan besarnya Bea Masuk, Cukai, dan Pajak
			dalam rangka impor yang harus dibayar oleh Penerima Kiriman Pabean.

	1.2.	Mengisi formulir SSBC dan SSP.

		1.2.1.	Penerima kiriman pabean mengisi formulir SSBC secara lengkap dan benar,
			berdasarkan PPKP untuk pembayaran Bea Masuk dan Cukai.

		1.2.2.	Penerima kiriman pabean mengisi formulir SSP secara lengkap dan benar,
			berdasarkan PPKP untuk pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal
			22).

	1.3.	Membayar penerimaan negara.

		Penerima kiriman pabean membayar Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga,
		dan Pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang
		tertulis pada SSBC dan SSP bersangkutan, langsung ke loket Kantor PT. (Persero)
		Pos Indonesia.

	1.4.	Menerima barang kiriman, SSBC, dan SSP.

		Setelah melaksanakan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga,
		dan Pajak dalam rangka impor, penerima kiriman pabean akan menerima barang
		kiriman, SSBC, dan SSP.

2.	Bagi Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia

	2.1.	Menerima pembayaran.

		2.1.1.	Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia mencocokkan kebenaran pengisian SSBC
			dan SSP dengan data yang tercantum dalam PPKP, dan jumlah uangnya.

		2.1.2.	Apabila dalam penelitian ternyata belum sesuai maka dokumen tersebut
			dikembalikan kepada penerima kiriman pabean untuk dilengkapi dan dibetulkan
			sebagaimana mestinya.

		2.1.3.	Apabila dalam penelitian ternyata telah sesuai atau telah dilakukan pembetulan
			dan dilengkapi sebagaimana mestinya, kemudian uang pembayaran Bea
			Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor diterima.

	2.2.	Menyerahkan barang kiriman pabean, SSBC, dan SSP.

		Setelah menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor,
		menyerahkan barang kiriman pabean, SSBC, dan SSP kepada penerima kiriman
		pabean.

	2.3.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		2.3.1.	Mendistribusikan SSBC sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang;

			b.	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk Pembayar;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia.

		2.3.2.	Mendistribusikan SSP sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1 untuk Pembayar;

			b.	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Wajib Pajak;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia;

			e.	Lembar ke-5 untuk Kantor Pabean.

	2.4.	Menjawab permintaan konfirmasi.

		Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia diwajibkan menjawab permintaan konfirmasi
		mengenai suatu pembayaran atau penyetoran apabila ada permintaan dari Kantor
		Pabean atau KPP.

3.	Bagi Kantor Pabean

	3.1.	Membuat/menetapkan PPKP.

		3.1.1.	Atas kiriman pabean (impor barang melalui PT. (Persero) Pos Indonesia),
			Kantor Pabean membuat/menetapkan PPKP dalam rangkap 6 (enam) :

			a.	Lembar ke-1 untuk Kantor Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea (setelah
				Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dibayar);

			b.	Lembar ke-2 untuk Loket Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia;

			c.	Lembar ke-3 untuk penerima kiriman pabean;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat PT. (Persero) Pos Indonesia;

			e.	Lembar ke-5 untuk KPP;

			f.	Lembar ke-6 untuk Kantor Pabean.

		3.1.2.	Pada PPKP dicantumkan besarnya penetapan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak
			dalam rangka impor yang harus dibayar oleh penerima kiriman pabean.

	3.2.	Menyerahkan PPKP.

		3.2.1.	PPKP lembar ke 1 s/d 5 diserahkan kepada PT. (Persero) Pos Indonesia
			menyertai barang kiriman pabean yang telah diperiksa/dicacah dan telah
			ditetapkan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor.

		3.2.2.	PPKP lembar ke-6 dikirimkan ke Kantor Pabean sebagai arsip.

	3.3.	Menerima PPKP, SSBC, dan SSP.

		Menerima PPKP lembar ke-1 dilampiri SSBC lembar ke-1, dan SSP lembar ke-5 dari
		Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia.

	3.4.	Penatausahaan.

		Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan barang kiriman pabean termasuk SSBC dan
		SSP, setiap hari ditatausahakan sesuai petunjuk yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea
		dan Cukai.

	3.5.	Rekonsiliasi.

		Meneliti/mencocokkan PPKP lembar ke-1, SSBC lembar ke-1, dan SSP lembar ke-5
		yang diterima dari Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia, dengan PPKP lembar ke-6 yang
		ada pada Kantor Pabean.

	3.6.	Memberitahukan PPKP yang belum diselesaikan.

		Setiap akhir bulan Kantor Pabean memberitahukan kepada Kantor PT. (Persero) Pos
		Indonesia apabila PPKP lembar ke-1 beserta lampirannya belum diterima sebagaimana
		dimaksud pada butir 3.3.

4.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

	Kewajiban bagi KPKN dalam Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda
	Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pos
	Indonesia berpedoman pada Lampiran I Keputusan ini.

MENTERI KEUANGAN,
	ttd
MAR`IE MUHAMMAD






Status Perubahan/Penyempurnaan/Pencabutan Peraturan