viagra kaufen order viagra kamagra uk net priligy dapoxetin kosten kaufen levitra generika 20mg 500mg amoxil levitra cost does propecia work generic levitra cheap viagra online from india buy tadalafil citrate liquid cialis side effects how much does propecia cost uk generic doxycycline günstig kaufen cialis kamagra 100mg oral jelly finasterid nebenwirkungen valtrex no prescription priligy dapoxetin kosten
medicament a base de baclofene kamagra pas cher acheter acheter cialis en france priligy générique dapoxetine levitra prix pharmacie viagra générique canada
cialis genérico en méxico vardenafil generico españa xenical precio ecuador comprar viagra online contrareembolso comprar dapoxetina en argentina finasteride comprar online

Kalender Event

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Event Terbaru

PENDIDIKAN AHLI PERPAJAKAN SERTIFIKASI A & B
17 Apr 2014
SEKRETARIAT IKPI CABANG SURABAYA PERTOKOAN MANGGA DUA BLOK B2-7 JL. JAGIR WONOKROMO 100
(031) 8495104
Diklat Brevet "C" Eksekutif Unggulan 2014
03 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Diklat Ahli Kepabeanan Eksekutif Unggulan 2014 Angkatan Ke 2
10 May 2014
Sekretariat IKPI Cabang Surabaya, Pertokoan Mangga Dua Blok B2-7 Jl. Jagir Wonokromo 100
(031) 8495104
Peraturan Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.53/1997

Ditetapkan tanggal 18 March 1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-06/PJ.53/1997
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANJAK PIUTANG (SERI PPN 40-95)
             Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemudahan
pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa anjak piutang (factoring), dengan ini diberikan
penegasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, Pasal 9 angka 4 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Pemerintah
	Nomor 50 Tahun 1994, maka jasa anjak piutang tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan
	pajak, sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.	Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan
	Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara
	Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang
	melakukan kegiatan Lembaga Pembiayaan. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang
	melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan
	piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar
	negeri (Penjual Piutang/Klien). Kegiatan usaha anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian
	atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri
	dan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

3.	Lebih lanjut, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut pada butir 2
	menetapkan bahwa kegiatan usaha anjak piutang dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan
	Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
	Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan kegiatan usaha anjak piutang wajib
	melaporkan usahanya kepada Menteri Keuangan. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan
	kegiatan usaha anjak piutang setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
	Terjadinya transaksi/penyerahan jasa anjak piutang antara perusahaan anjak piutang dan klien diikat
	dengan adanya Perjanjian Pembiayaan.

4.	Imbalan jasa anjak piutang yang diterima perusahaan anjak piutang dari kliennya berupa service
	charge, provisi dan diskon. Pencatatan imbalan dilakukan secara akrual, sehingga saat
	penandatanganan Perjanjian Pembiayaan merupakan saat pajak terutang.

5.	Sesuai dengan Pasal 1 huruf n Undang-undang tersebut pada butir 1 jo. Keputusan Menteri
	Keuangan Nomor 642/KMK.04/1994 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.04/1996, maka
	Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan
	yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon.
	PPN terutang adalah 10% x 5% x jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge,
	provisi, dan diskon, sehingga tarif efektif adalah 0,5% x seluruh imbalan tersebut, dan Pajak
	Masukan yang berkenaan dengan pajak yang terutang tersebut tidak dapat dikreditkan, karena
	dalam Nilai Lain sebagai DPP telah diperhitungkan Pajak Masukan dari Barang Kena Pajak dan
	Jasa Kena Pajak yang bersangkutan.

6.	Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
	Nomor 9 Tahun 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995, maka
	perusahaan anjak piutang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
	Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan didirikan. Sehubungan dengan itu,
	maka pelaksanaan kewajiban PPN atas jasa anjak piutang diberikan penegasan sebagai berikut :
	6.1.	Perusahaan yang belum mendapat Surat Keputusan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
		tetapi sudah melakukan pemungutan PPN, diwajibkan melaporkan usahanya untuk
		dikukuhkan menjadi PKP terhitung mulai tanggal melakukan pemungutan PPN.
	6.2.	Perusahaan yang telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP dan telah
		mendapat Surat Keputusan pengukuhan PKP sebelum tanggal 1 April 1997, harus
		melaksanakan kewajiban perpajakan terhitung mulai tanggal dikukuhkan.
	6.3.	Perusahaan yang telah didirikan sebelum tanggal 1 Mei 1997 wajib melaporkan usahanya
		untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lambat tanggal 31 Mei 1997.
	6.4.	Perusahaan yang didirikan tanggal 1 Juni 1997 atau sesudahnya wajib melaporkan
		usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
		didirikan.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan agar disebarluaskan kepada seluruh
perusahaan yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	ttd
Fuad Bawazier




Peraturan Terkait